Purwodadi - Peserta PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) Angkatan XI Kabupaten Grobogan kerja sama antara BKPPD Kab.Grobogan dengan BPSDM Prov.Jateng , Muhlisin, SE., M.Si mengadakan sosialisasi EKA SAPTA (E-Katalog Satu Produk Satu Harga) di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan, Selasa (15/10/2024). Acara sosialisasi dihadiri oleh 80 orang peserta terdiri dari Tim Teknis EKA SAPTA serta Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Sosialisasi disaksikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Heru Dwi Cahyono, S.STP, M.Si selaku mentor.

EKA SAPTA (E-Katalog Satu Produk Satu Harga) merupakan ide inovatif dari peserta PKA, Muhlisin, SE., Msi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan sekaligus dapat memecahkan masalah terkait pengadaan barang/jasa di Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Grobogan. Inovasi ini dilakukan sebagai implementasi RAPKO (Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi) dari peserta PKA yang sebelumnya telah melaksanakan pembelajaran secara Self Learning dan pembelajaran klasikal.

Inovasi EKA SAPTA berfokus pada pengadaan barang jasa rutin yaitu ATK (Alat Tulis Kantor)  e-purchasing khususnya kertas HVS dengan berbagai merek dan ukuran. EKA SAPTA muncul didasari adanya masalah pada diferensiasi harga kertas HVS yang sangat tinggi dan variatif diantara para pelaku usaha yang terdaftar di Katalog Lokal. Harga yang variatif menyebabkan pengadaan barang jasa tidak efisien terutama pada saat proses negosiasi harga.

Sebelum adanya inovasi EKA SAPTA, pelaku pengadaan sering tidak konsisten dengan harga negosiasi yang menyebabkan harga akhir kertas HVS berbeda beda untuk setiap transaksi. Namun, dengan inovasi yang digagas oleh peserta PKA, Muhlisin, SE., Msi yang sekaligus merupakan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan, EKA SAPTA memberikan angin segar bagi pelaku pengadaan di Kabupaten grobogan dengan cara menyamakan harga untuk setiap jenis kertas HVS melalui kontrak payung.

Kontrak payung adalah sebuah perjanjian yang dibuat dengan satu atau lebih penyedia untuk melakukan pengadaan barang/jasa dan menetapkan harga satuan. Penandatanganan kontrak payung kertas HVS dalam rangka implementasi EKA SAPTA sebelumya telah dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan dengan pelaku usaha di katalog lokal kabupaten Grobogan di Ruang Rapat UKPBJ Kabupaten Grobogan pada Senin (14/10/2024).

Purwodadi - Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2024. Bertempat di Ballroom Hotel Front One Purwodadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, Heru Dwi Cahyono, S.STP.,M.Si. membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut, (04/12/2023).

Membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Heru menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen serta Admin RUP.

"Terima kasih dan penghargaan serta apresiasi kami sampaikan juga kepada PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, dan admin RUP yang telah menyusun RUP Tahun sebelumnya telah tersusun dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan kualitasnya, saya berharap penyusunan dan pengumuman RUP tahun-tahun berikutnya bisa dipertahankan karena menjadi salah satu indikator yang dipantau oleh KPK," sambut Heru.

Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa  adalah daftar rencana Pengadaan Barang/ Jasa yang  akan  dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. Sebelumnya RUP disusun setelah penetapan alokasi anggaran belanja, namun pada saat ini penyusunan dan pengumuman dapat dilakukan ketika status APBD sudah masuk jadwal RAPBD atau sebelum penetapan APBD.

Pengadaan dengan metode E-Purchasing, Tender, Tender Cepat, Seleksi, Non Tender, Pencatatan Non Tender dan Pencatatan swakelola tidak bisa dilakukan apabila belum disusun dan di umumkan Rencana Umum Pengadaan suatu paket pekerjaan. Dengan disusun dan diumumkannya paket pekerjaan maka Kode RUP akan terbentuk dan menjadi data dasar dalam semua jenis pengadaan.

Heru menambahkan bahwa fase perencanaan memegang penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, demikian pula pada perencanaan pengadaan akan memegang peranan penting dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan.

"Sebelum ditetapkannya APBD 2024 oleh DPRD Kabupaten Grobogan maka semua anggaran sudah bisa dan harus dimasukkan dalam RUP melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Versi 4 pada situs www.sirup.lkpp.go.id. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana  telah diubah dengan dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018," jelas Heru.

Sementara itu, kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan, Muhlisin,S.E.,M.Si. dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan bimtek ini diikuti oleh sejumlah 58 peserta yang terdiri dari unsur badan/dinas sebanyak 29 orang, Bagian Setda sebanyak 10 orang, Kecamatan sebanyak 19 orang dan BLUD sebanyak 6 orang. Hadir sebagai narasumber utama yakni dari LKPP RI Iswan Huntoyungo.

"Bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya bimtek ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara penggunaan aplikasi SiRUP Versi 4 sebagai sarana penyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa serta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah mampu menyusun dan mengumumkan RUP APBD Tahun Anggaran 2024 secara baik, benar dan tepat waktu sesuai amanat Perpres No. 12 Tahun 2021," jelas Muhlisin.

(Kontributor : Protkompim - AzS/ HNsT)